Sertifikat Halal Produk Impor: Aturan Baru dan Cara Daftarnya

Sertifikat halal produk impor sering dianggap cukup dengan sertifikat dari negara asal. Aturan terbaru BPJPH menyebut hal itu belum cukup, dan prosesnya harus selesai sebelum deklarasi impor diajukan.

Apa itu sertifikat halal produk impor

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan produk yang diterbitkan BPJPH. Untuk produk dari luar negeri, ada proses tambahan bernama pemastian kesesuaian produk halal luar negeri. Proses ini memeriksa dokumen dan kondisi fisik produk di negara asal sebelum barang masuk Indonesia. Dasarnya adalah UU Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 Tahun 2024.

Aturan baru: Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026

Pada 7 Agustus 2026, BPJPH menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri. Inti Pasal 2: setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Yang berubah adalah titik pemeriksaannya. Pemastian dilakukan di negara asal atau negara pemuatan sebelum pengiriman, bukan menunggu barang tiba. Hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemastian Produk Halal (LPPH).

Siapa yang wajib dan siapa yang dikecualikan

Untuk dua baris pertama, pemastian produk halal tetap dilakukan sebelum deklarasi impor diajukan. Yang dikecualikan hanya jenis barang di baris ketiga.

Jalur sertifikat halal luar negeri

Produk impor tidak harus disertifikasi ulang dari nol kalau sudah punya sertifikat halal dari lembaga luar negeri yang diakui BPJPH. Mekanismenya disebut Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN).

BPJPH menegaskan perjanjian kerja sama resiprokal tidak menghapus kewajiban halal. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan seluruh produk wajib halal yang masuk ke Indonesia, termasuk produk impor, tetap harus bersertifikat halal, baik di negaranya maupun di Indonesia (23 Februari 2026).

Dokumen yang perlu disiapkan importir

Permohonan diajukan lewat sistem elektronik terpadu, dengan memilih lembaga pemeriksa yang ditunjuk BPJPH. Dokumennya:

• NIB yang berlaku sebagai API.
• Sertifikat halal atau nomor registrasi, atau foto kemasan berlabel tidak halal untuk produk dari bahan yang diharamkan.
• Daftar barang yang akan diimpor beserta kode HS.
• Surat kuasa jika memakai perwakilan resmi.
• NPWP perusahaan.
• Invoice pembelian dan daftar pesanan (jenis, jumlah, kode produksi, tanggal produksi, satuan).
• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari pimpinan importir.

Kalau produk Anda non-halal

Produk non-halal tidak dilarang beredar. Yang diwajibkan adalah keterangan jelas bahwa produk tersebut tidak halal. Menyembunyikan status ini atau menampilkan logo halal tanpa dasar justru berisiko. Risiko itu dibahas di logo halal tanpa sertifikat.

Risiko di TikTok Shop

Bagi penjual di TikTok Shop Indonesia, produk wajib halal yang belum bersertifikat berisiko ditolak saat listing. Teks dan gambar listing juga diperiksa. Menulis "dijamin halal" tanpa dasar termasuk temuan yang paling sering muncul. Pemeriksaan kepatuhan konten TikTok Shop memisahkan temuan menjadi "Wajib diperbaiki" dan "Disarankan". Alat seperti ByeRisk memakai dua tingkat itu. Istilah klaim halal merujuk pada pencantuman atau kesan produk sebagai halal, dan wajib disertai sertifikat BPJPH.

Kapan kewajiban ini berlaku penuh

Kewajiban bersertifikat halal diberlakukan bertahap sesuai jenis produk. Tahap terakhir disebut Wajib Halal Oktober 2026. Rincian kategori dan tanggalnya ada di produk wajib sertifikat halal 2026.

FAQ: pertanyaan yang paling sering muncul

Apakah produk impor wajib punya sertifikat halal BPJPH?

Ya, untuk produk yang masuk kategori wajib halal. Sertifikat halal dari negara asal bisa dipakai lewat jalur pengakuan LHLN, tetapi tetap harus memenuhi ketentuan BPJPH.

Apakah sertifikat halal produk impor dikeluarkan BPOM?

Bukan. Sertifikat halal diterbitkan BPJPH. BPOM mengurus izin edar dan pengawasan mutu, bukan sertifikasi halal.

Apakah produk non-halal dilarang dijual?

Tidak dilarang selama mencantumkan keterangan tidak halal sesuai ketentuan. Yang dilarang adalah menyembunyikan status atau mencantumkan label halal tanpa dasar.

Update 16 Oktober 2026: wajib halal mulai berlaku penuh

Mulai 17-18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal memasuki tahap berlaku penuh. Kepala BPJPH menegaskan tidak ada penundaan. Pemerintah menyiapkan ketentuan khusus bagi produk UMK dan produk impor agar penerapannya tetap tertib dan proporsional.

Bagi importir, artinya jalur pengakuan sertifikat halal luar negeri (LHLN) sebaiknya sudah beres sebelum tanggal itu. Kalau belum, sanksinya bertahap sesuai PP Nomor 42 Tahun 2024: dimulai dari peringatan tertulis, lalu denda administratif paling banyak Rp 2 miliar, pencabutan sertifikat halal, sampai penarikan produk dari peredaran.

BPJPH juga mengingatkan soal penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Modusnya meminta pembayaran dengan dalih denda atau penyelesaian kewajiban sertifikasi. Semua informasi resmi hanya lewat bpjph.halal.go.id.

Untuk gambaran lengkap kategori produk yang kena, lihat produk yang wajib sertifikat halal mulai Oktober 2026. Sumber update: BPJPH dan Kontan (12 Oktober 2026).

Sumber dan rujukan

• BPJPH — Produk impor wajib bersertifikat halal sesuai regulasi (23 Februari 2026)
• Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri
• BPJPH — Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024
• UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
• TikTok Shop by Tokopedia — Prohibited Products Guidelines

Ringkasan ini disusun dari aturan yang dipublikasikan, bukan hasil pratinjau resmi platform.